SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Pengertian Sistem Pemerintahan

Apa itu sistem pemerintahan? Kita pahami dulu di sini bahwa ada dua pengertian pemerintahan. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara, yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan rakyat. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif saja, yaitu presiden dan jajarannya.

Sampai di sini, sebenarnya secara tak langsung kita sudah menerima konsepsi sistem pemerintahan demokrasi yang bertopang pada asas Trias Politica ala Montesqieu, yakni adanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita batasi definisi sistem pemerintahan merujuk pada pendapat Montesqieu.

Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Sedangkan yudikatif adalah lembaga yang mengadili apabila ada pelanggaran undang-undang. Yudikatif sendiri diatur oleh konstitusi, termasuk peradilan apa yang dialami apabila para hakim atau orang-orang di lembaga ini melanggar undang-undang.

Trias politica artinya kekuasaan politik tersebar ke tiga pilar. Demokrasi yang ditopang oleh trias politica berjalan atas dasar keseimbangan ketiga pilar tersebut. Indonesia megadopsi sistem demokrasi ala Montesqieu termasuk ketiga pilar trias politica dalam sistem pemerintahannya. Sebenarnya sistem pemerintahan demokrasi dengan trias politica hanyalah salah satu dari beberapa bentuk sistem pemerintahan yang ada di dunia. Apa saja bentuk sistem pemerintahan di dunia ini?

Beberapa bentuk sistem pemerintahan di dunia

Sudah sejak era Yunani Kuno, para filsuf dan kum intelektual lainnya berpikir tentang bagaimana cara terbaik mengorganisir masyarakat. Berbagai bentuk sistem diterapkan secara berbeda di kelompok masyarakat yang berbeda.

Flsuf Yunani Kuno Aristoteles mengklasifikasi beberapa sistem pemerintahan yang ada, pernah ada, dan mungkin ada. Diantaranya:

Monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Pergantian pemimpin dalam sistem monarki dilakukan berdasarkan garis keturunan. Sebagai contoh, anak raja adalah anak mahkota yang kelak menggantikan raja apabila lengser dari kekuasaan. Belakangan, sistem monarki bergeser dari absolut ke konstitusional. Monarki konstitusional artinya kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi.

Tirani, yaitu sistem pemerintahan yang awalnya berupa monarki absolut. Kekuasaan absolut berujung pada perilaku korup dan menindas yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya. Tirani boleh dibilang sebagai kekuasaan absolut yang kebablasan. Seorang pemimpin monarki absolut yang menindas disebut sebagai tiran. Rakyat dari kalangan bangsawan dan intelektual biasanya bereaksi dengan cara mnggerakkan massa untuk menggulingkan tiran.

Aristokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh kalangan bangsawan. Kekuasaan dalam sistem aristrokasi adalah kekuasaan kelompok yang terdiri dari kaum bangsawan. Pemimpin tertingginya disebut aristokrat. Penyelewengan oleh aristokrat sangat mungkin terjadi, seperti misalnya mementingkan kepentingan kaum bangsawan diatas rakyat jelata. Kelompok masyarakat dalam sistem aristrokasi yang tertinggi adalah yakni kaum bangsawan dan yang terendah rakyat jelata.

Oligarki, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir elit. Kaum elit jumlahnya sedikit namun memiliki kekuasaan politik secara hampir menyeluruh. Oligarki boleh dilihat sebagai versi yang lebih ramping dari aristokrasi dalam hal pemegang kekuasaan. Kelompok bangsawan yang jumlahnya relatif banyak menghasilkan segelintir elit yang punya kuasa. Oligarki, menurut Aristoteles, adalah penyelewengan dari sistem aristokrasi.

Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaanya berada di tangan rakyat banyak. Pemimpin dalam sistem demokrasi dipilih melalui musyawarah atau voting. Kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin diatur oleh undang-undang atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat untuk kepentingan rakyat. Singkatnya kekuasaan berada di tangan rakyat.

Dari kelima bentuk sistem pemerintahan di atas, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi sejak proklamasi. Sistem demokrasi seperti apa yang diterapkan di Indonesia, tentu memerlukan penjelasan yang lebih detail. Sistem demokrasi meliputi berbagai macam jenis. Sebagai contoh, ada demokrasi liberal dan ada demokrasi pancasila.

Untuk mempersingkat penjelasan tentang sistem pemerintahan Indonesia, postingan ini langsung melangkahi paparan berbagai macam jenis demokrasi. Pembaca yang ingin mengetahu sekilas tentang demokrasi liberal dan demokrasi pancasila bisa langsung klik link di bawah ini.

Sistem pemerintahan Indonesia

·         Orde Lama (1945-1966)

Orde lama adalah sebutan periode kepemimpinan politik di Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Pada masa ini, negara Indonesia masih bayi. Struktur politik dan pelaksanaan pemerintahannya belum bisa dikatakan stabil. Pada periode ini ada dua tipe demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

·         Demokrasi liberal (1945-1959)

Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai politik sangat dominan, yang artinya kekuatan masing-masing golongan atau kelompok yang secara ideologis berbeda satu sama lain dominan. Karakteristik pada periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan lembaga eksekutif dihadapan parpol.

·         Demokrasi terpimpin (1959-1966)

Masa ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam proses politik. Peran partai politik tidak terlalu kuat. Kekuasaan Presiden Sukarno pada masa ini ditopang oleh Nasakom, gabungan kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agama, dan komunis. Pada kenyataannya, gabungan kelompok tersebut bersitegang secara ideologis satu sama lain. Puncak ketegangan antara ketiga golongan tersebut adalah peristiwa kelam pada 30 September 1965.

·         Orde Baru (1966-1998)

Sistem pemerintahan Orde Baru dimulai dengan munculnya dokumen Supersemar, yaitu Surat Perintah Sebelas Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik. Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai biang keladi peristiwa 30 September, secara formal menjadi partai politik terlarang. Penyederhanaan partai politik dilakukan dengan memunculkan tiga parpol saja: Partai Peratuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan pasa masa ini diklaim sebagai Demokrasi Pancasila. Klaim ini, oleh pihak oposisi dinilai sangat problematis karena pemerintahan cenderung otoriter dan pancasila dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Gerakan reformasi pada 1998 berhasil melengserkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.

·         Pasca orde baru (1998-sekarang)

Periode ini dimulai sejak reformasi 1998. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru, menjadi kompleks kembali. Sebanyak 48 parpol muncul dan berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca orde baru adalah Demokrasi Pancasila, setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca Orde Baru adalah B. J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini, Indonesia sudah mengalami lima kali ganti presiden dan empat kali pilpres. Sampai sekarang, pidato-pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah Demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial.